Sudah setahun Kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi bisa dibilang lumayan, Perekonomian Indonesia tumbuh positif, Angka kemiskinan dan pengangguran pun menurun.
Bandingkan dengan kinerja di bidang lain, misalnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yang masih belepotan. Kendati begitu, masyarakat tetap kecewa karena pemerintah mestinya bisa memacu perekonomian melaju lebih kencang.
Pemerintah kurang percaya diri sehingga mematok angka pertumbuhan yang terlalu rendah. Padahal banyak kalangan, termasuk Bank Dunia, yakin Indonesia bisa tumbuh di atas target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 sebesar 5,8 persen. Bahkan sebagian ekonom percaya negara kita mampu mencapai pertumbuhan di atas 7 persen.
Tiadanya target yang tinggi membuat pasangan Yudhoyono-Boediono juga terkesan lamban mengatasi persoalan penting yang berkaitan langsung dengan perekonomian. Mereka belum berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dunia usaha jelas mengeluhkan ribetnya berbisnis di negeri ini. Untuk mengurus barang impor atau ekspor di pelabuhan, misalnya, tidak hanya ruwet tapi juga mahal. Pengusaha Sofjan Wanandi mengatakan ekses biaya yang muncul di pelabuhan bisa mencapai 14 persen. Pungutan biaya siluman juga masih terjadi di hampir semua instansi pemerintah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Kalangan pengusaha semakin pusing jika harus berurusan dengan pemerintah daerah. Banyak aturan yang simpang-siur dan tak konsisten. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahkan menemukan ada 3.091 peraturan daerah bermasalah dalam sembilan tahun terakhir. Semua ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah seolah berlomba-lomba membuat aturan sendiri. Tapi seharusnya tumpang-tindih dengan kebijakan pusat bisa segera diatasi jika pemerintah bergerak cepat.
Pembangunan infrastruktur juga sama lambatnya. Dalam setahun terakhir, tak banyak kemajuan dalam memperbaiki infrastruktur. Hanya segelintir proyek pembangkit listrik yang diselesaikan, satu ruas jalan tol yang dibangun di Jawa, dan beberapa renovasi bandar udara atau pelabuhan. Sedangkan banyak ruas jalan yang rusak di Jawa dan Sumatera masih terbengkalai. Sulit membayangkan perekonomian akan bergerak lebih cepat dengan infrastruktur yang seadanya.
Mestinya pemerintah menyimak pandangan Vikram Nehru, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik. Ia pernah mengatakan, iklim usaha dan infrastruktur merupakan kunci keberhasilan Thailand, Vietnam, dan Malaysia pulih lebih cepat dari kolaps akibat krisis mondial 2008. Sayangnya, justru dua faktor inilah yang ditelantarkan oleh pemerintah.
Kalangan yang optimistis tentu masih berharap pemerintah Yudhoyono akan membuat banyak gebrakan untuk empat tahun ke depan. Tapi harapan seperti ini akan sia-sia saja jika pemerintah tidak mampu memperbaiki kelemahannya.
Sumber: Tempo
Fakta terbukti bahwa kebenaran dan keadilan selalu dikalahkan oleh mereka yang menginginkan kebatilan, serta kejujuran dan keadilan, serta kebenaran selalu dijadikan korban oleh adanya kepentingan, kekuasaan, Uang maupun kehormatan dan Pangkat, akibatnya keadilan dan kemanusiaan tidak berlaku, itulah yang terjadi pada Bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hasil perjuangan para pahlawan dan bangsa yang mau memahami perkembangan yang terjdai pada rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar