Daftar Blog Saya

Minggu, 14 Agustus 2011

Perlu Adanya Suatu Konsistensi Dan Komitmen.

Menguji suatu konsistensi dan Komitmen dalam sebuah gerak…
Di suatu ruang yang berbeda oleh logika dan akal sehat…
Kritik kembali hadir oleh adanya suatu kecongakan dan keserakahan…
Dari hembusan kabar angin yang berhembus...

Dan akhirnya dibawa oleh burung yang terbang tidak menentu..
Sehingga menggurita menjadi sebuah asumsi asumsi yang membingungkan..
Tidak mudah untuk melewati gundukan kerikil-kerikil yang tajam…
yang ditebarkan oleh mereka yang tak inginkan suatu perubahan yang lebih baik…

Perbaikan suatu kondisi lingkungan hidup, tak hanya mampu berubah dengan sebuah kampanye..
Maupun oleh siaran pers ataupun pemutaran film…Tetapi oleh..
 
Sebuah hal pergerakan pola pikir dan tindakan yang menjadi dasar…
Sebuah hal yang harus terus bergulir yang pada akhirnya…menjadi lingkar industri  pengolahan otak.

Pola pemikiran dan pengetahuan harus mampu diintervensikan pada pengelola industri pendidikan, hingga mampu menghasilkan generasi yang tercerahkan & berguna bagi Bangsa serta Negara.

Amnesia yang melanda saat ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang kian kerap melanda para pembuat kebijakan keputusan…
Saking bijaknya, maka penghancuran lingkungan hidup di pekarangan rumahpun menjadi hal yang tak penting...

Konsistensi dan komitmen akan terbukti mampu melampaui ujiannya dari sebuah pembuktian nyata di ranah komunitas baik sosial, politik & Hukum...
Bukan hanya pada sebuah statement koran ataupun celotehan mailing list Belaka, tapi sebuah realita yang harus pula diakui & tidak bisa dimungkiri...

Tetapi pada basis yang terkonsolidasi dan tercerahkan, hingga mampu mengorganisir diri...
Tidak mengharapkan pula suatu uluran tangan berikutnya, maupun untuk mampu bergerak dan melakukan perubahan...

Permasalahan kapitalisme pendidikan dan lingkungan hidup bukan pula sekedar harus dijinakkan, tapi juga perlu dinetralisir oleh ruang gerak pola pikir & sudut pandang suatu keputusan...
Diperlukan pondasi untuk membangun sebuah kekuatan alternatif untuk memberangus akumulasi belenggu modal...

Gerakan politik kerakyatan menjadi sebuah jalan yang harus dilalui, tak lagi sekedar menjadi gerakan sosial ataupun spanduk hijau kecil di tepi jalan ataupun hanya slogan semata, sehingga tercipta pada akhirnya keseimbangan antara konsisten & Komitmen.

Sabtu, 13 Agustus 2011

Tetap Perjuangkan Semangat Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan

Berpegang teguhlah pada KEJUJURAN dalam hidupmu…

Junjung tinggilah suatu nilai KEBENARAN & KEADILAN dalam berprilaku berNEGARA

Janganlah tertipu oleh suatu KESENANGAN SEMU duniawi yang sementara…

Jangan bersenang - senang diatas PENDERITAAN orang lain…

Tetapi melainkan hidupkanlah SEMANGAT jiwa dan ragamu, berbuatlah sesuai kehendak HATI NURANI RAKYAT…

Lawanlah segala bentuk INTIMIDASI juga REKAYASA atau PEMBODOHAN, dengan cara pola berpikir yang LOGIS & SISTEMATIS, memahami dan mencermati dari semua aspek permasalahan…

Intinya HATI NURANI sudah tidak berpijak lagi…semakin kita banyak belajar…semakin banyak yang kita tahu…Maka semakin banyak pula yang kita tahu…

REKAYASA atau PEMBODOHAN PUBLIK (HOAX / dalam istilah INTELIJEN), Hanya bisa dilawan dengan cara POLA BERPIKIR kita, MEMAHAMInya dan MENCERMATI dari semua sudut permasalahan.

Hasil Perjuangan Reformasi Hilang Ditelan Kepentingan Dan Kekuasaan.

Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun.. waktu terasa cepat pergi dan berlalu..begitu juga dengan perkembangan zaman.

12 tahun sudah Reformasi bergulir… yang di awal ditandai dengan kejatuhan salah satu Tiran yang pernah berkuasa begitu lama di negeri ini…hampir 32 tahun…akankah akan terulang kembali…kejatuhan penerus sang Tirani.

Euphoria melanda seluruh negeri kala ini… semua sama berharap cemas, hidup akan jauh lebih baik…seperti slogan waktu kampanye Capres & Cawapres…Lanjutkan..Lanjutkan..Lanjutkan…
Tetapi yang dihasilkan…Hanya Ada kesempatan terbuka lebar untuk memperoleh Keuntungan & Memperkaya Diri.. yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh kalangan keluarga Tiran itu dan lingkaran kroni-kroninya…sehingga semua ini hanya politik balas jasa…semua itu untuk kepentingan semata…termasuk juga untuk mempertahankan jejak sang Tirani sebelum lengser..

Dahulu Mahasiswa & Aktivis Eksponen 98 yang selalu berperan besar…dalam memperjuangkan Reformasi yang digulirkan… dan menjadi aktor utama dalam kejatuhan sang Tiran…sepertinya juga perjungan mereka sia-sia saja..walau telah banyak jumlah korban berjatuhan dalam memperjuangkan Rasa Kebenaran, Kemanusiaan & Keadilan…sekarang Hasilnya Hanyalah…Semangatnya saja tapi pergerakannya tidaklah sesuai dengan yang terjadi pada 12 tahun silam…

Namun Apa hasil semua ini… tidaklah demikian halnya dengan para pengikut terselubung sang Tiran…Masih tetap Bertahan…bahkan Perlahan tapi pasti para pengikut sang Tiran telah berhimpun kembali.. mereka telah menemukan sosok penjelmaan dari sang Tiran… pada diri seseorang yang jauh lebih pandai membawa diri dan mencitrakan diri sebagai sang Ksatria…serta pintar mengambil hati Rakyat…dengan senyuman & pidatonya terkesan menyentuh hati rakyat…Padahal sebelumnya waktu ketika sang Tiran jatuh…telah turut berganti baju menggunakan baju yang sama dengan yang dipakai Mahasiswa.. mereka berbaur sebagaimana layaknya seekor bunglon.. dengan ikut menyuarakan diri sebagai pendukung dan menjadi bagian dari Reformasi…

Mereka adalah bagian Tentara imitasi berbaju coklat, yang ketika sang Tiran jatuh turut memproklamirkan diri sebagai penjelmaan baru dengan janji-janji perubahan paradigma…janji-janji inilah yang dikenal lugas sebagai bagian dari sipil & pencitraan dari Rakyat…kini telah kembali kepada habitat asalnya…kedok mereka satu persatu mulai terbongkar…karena ketahuan belang…bahkan karena takut ketahuan belangnya…sang Tirani berusaha menutupinya…dengan berbagai REKAYASA, MANIPULASI, PEMUTAR BALIKAN FAKTA & JUGA PENGALIHAN SEMUA KASUS DIMATA PUBLIK…Sungguh Ironis benar kini bahkan bertindak jauh lebih arogan sekaligus lebih memuakkan…

Tidak ada lagi kata “Melindungi dan Melayani” dalam arti dan maksud kata yang sebenarnya.. Makna itu sudah berubah..!!!, bukan lagi Melindungi dan Melayani Masyarakat.. tetapi makna itu telah menjadi “Melindungi (Penguasa)…dan Melayani (para Bandit)…serta Mempertahankan (Kepentingan)…”

Berbekal dana abadi lebih dari 600 Trilyun Rupiah ditambah pemasukan lain-lain lebih dari 6 Triyun Rupiah.. sudah pasti para Bandit itu sanggup membeli apa saja dan siapa saja…sekarang yang ada & Berkuasa serta sanggup bertahan adalah”…Uang..Kekuasaan/Kedudukan..Balas Jasa..Seperti Semboyan..KAPITALIS yang masuk kedalam FAHAM LIBERALISME…Seperti yang ada di negara barat…

Sehingga Akhinya Muncul lah Apa yang berlaku…Yaitu HUKUM RIMBA SIAPA YANG DAPAT DIALAH YANG BERKUASA…

Seperti Makhluk Tiranosaurus sbg sosok sang penguasa & buaya coklat dan buaya coklat kehitaman itupun dengan senang hati melindungi dan melayani mereka… sebagai Antek-Anteknya…Koruptor Kakap yang dalam hal ini dikenal sbg…REPTOR / PREDATOR..Hal inilah yang pertimbangan untuk kepentingan… majikannya sang Ksatria juga merestui…seperti kisah…MAHABARATA…

Mana yang disbut Ksatria… & Bukan seorang Ksatria..?

Jika benar ia dikenal seorang Ksatria…pastilah ia tidak akan berpangku tangan melihat ke-tidak adil-an berlangsung di depan matanya… hanya mata yang buta… dan telinga yang tuli… yang tidak tahu ada rasa ke-tidak adil-an sedang berlangsung dan sedang dipergelarkan di atas panggung terbuka…

Bila benar ia seorang Ksatria, pastilah ia tidak akan tinggal diam melihat rakyatnya yang hidup menderita dalam keterasingan selama lebih dari 32 tahun.. sebagai akibat dari ulah seorang Dorna yang kini memimpin pasukan kuning…

Di bagian lain, begitu cepat pertolongan datang untuk mereka yang memiliki uang simpanan begitu banyak…Sehingga dengan dalih demi menyelamatkan perekonomian…di tolonglah diselamatkannya uang simpanan mereka-mereka yang mungkin pernah berjasa kepadanya…untuk dibagi-bagikan (Korupsi Berjamaah)…

Kesimpulan lainnya tentu saja… ia bukan seorang Ksatria!!…karena ia sangat jauh dari sifat-sifat seorang Ksatria.. lebih tepat bila ia dikatakan seorang Kepala Bandit…Gankster / Mafia…Baik Markus itu sendiri…

Mungkin sang Kepala Bandit saat ini sedang tertawa-tawa di atas singgasana emasnya.. cukup baginya diam menyimak…dan menerima laporan secara diam-diam.. agar terkesan sebagai soko guru yang baik…atau yang lebih tepatnya sebagai Otak Dibalik Layar…shg Dia sendiri yang menentukan alur cerita skenario…

Mudah saja baginya mengatur dan menjalankan semua skenario itu.. dan tercapai tujuannya untuk meruntuhkan lembaga tempat rakyatnya berharap…Sehingga DPR/MPR tidak ada citranya dimata publik/rakyat…serta menggantikan dengan orang-orang yang dipilihnya sendiri…Orang yg dipilih adalah orang yg tdk mengutamakan aspirasi dari rakyat sendiri…sukses besar sedang berjalan, Lembaga yang diharapkan rakyatnya untuk dapat meringkus semua tikus-tikus pengerat uang rakyat yang dititipkan kepada Negara.. sudah berhasil dilumpuhkan dan di impotenkan…hingga tidak mampu lagi berkutik seperti sebelumnya…spt Tong Kosong Bunyinya Nyaring…Meraka Hanya Cari Muka & Simpati Kepada Rakyat…Pantas Alm.Gus Dur menyindir DPR/MPR kita spt Taman Kanak-Kanak…

Sungguh sang kepala Bandit itu berterima kasih kepada Buaya-buaya peliharaannya.. karena telah berhasil meruntuhkan lembaga yang mungkin akan menyulitkan dirinya kelak..Spt: KPK.

Namun rakyat tidak menyerah.. perlahan tapi pasti perlawanan itu bangkit.. dengan simbol pita hitam di tangan.. bergerak dan mungkin sebentar lagi terjadi Revolusi… bukan lagi Reformasi, tetapi Revolusi…

Wasalam

Belajarlah Dari Kepolosan & Kejujuran Seorang Anak.

Suatu ketika saya datang menemui seorang sahabat, yang mempunyai seorang anak yang selalu ingin tahu perkembangan yang terjadi ditanah air, bahkan juga ingin tahu perkembangan politik.
Dengan kepolosannya sang anak dari sahabat saya ini berkomentar kepada saya: ” Om Jujur aja, aku iri banget om sama anak-anak di Negara lain ”

Kemudian Lanjutnya lagi ” Om..sekali lagi Aku iriii … banget! Disana, terutama di Negara-negara maju, kehidupan anak-anak itu tuh lebih terjamin daripada di Indonesia “
” Bahkan untuk Pendidikan, kesehatan, perlindungan, semua mereka dapatkan. Tapi apa yang terjadi di negeri ini?”

” Kenapa ya Om banyak banget anak-anak yang nggak sekolah gara-gara nggak sanggup bayarnyakan? Terus juga banyak anak-anak yang kurang gizi, Banyak juga anak-anak yang mengalami kekerasan, ntah itu kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kita sebagai anak yang beruntung sih emang nggak ngerasain yang kayak begituan, tapi liat mereka-mereka diluar sana saja, masih banyak tuh yang kehidupannya nggak terjamin. Bayangin aja Om kalau kita jadi mereka :(”.

“ Om aku ini yang beruntung-beruntung ini kebanyakan bukannya bersyukur, tapi malah sombong“

” Apalagi Om dengan anak yang harta orang tuanya yang melimpah, ada yang suka minum-minum, seks bebas, dll. Huff ..ngga ada manfaatnya :( , tapi aku selalu berpikir Om kenapa mereka yang telah dewasa selalu tidak memberikan contoh yang baik?“

Jadi sebenarnya mau diarahkan kemana negeri ini Om? Inikah yang namanya negeri yang sopan-santun itu Om? Inikah negeri yang berbudaya itukah Om?

Mendengar hal ini Saya Hanya bisa ter DIAM & tertegun KAGUM akan KEPOLOSAN & KEJUJURAN akan keingin tahuan Anak Ini.

kemudian sang anak tersebut bertanya kembali; “Buat apa orang-orang di gedung “Belah Tengah” itu dibayar untuk mendiskusikan dan merumuskan undang-undang kalau ternyata hasilnya nggak sebanding sama gaji mereka Om??”

Bahkan orang-orang cerdas Indonesia sudah mulai meninggalkan negeri ini. Contohnya aja salah satu aku om, aku yang dapat beasiswa sekolah di jepang, waktu ada tawaran untuk kerja di Indonesia, Om aku dan sembilan teman aku menolaknya. Mereka memilih meneruskan sekolah disana, atau bahkan kerja dan menjadi warga jepang. Alasannya simpel aja om, disana hidup lebih terjamin Om tidak seperti dinegeri sendiri!

Memang sih, sebagai anak bangsa yang cinta Indonesia, nggak pantes banget sebenernya untuk meninggalkan negeri ini. Emm.. kita memang cinta Indonesia, tapi apa Indonesia cinta kita?

Emm .. jujur aku nggak bisa berbuat banyak buat negeri ini. Mungkin aku Cuma bisa belajar, belajar, dan belajar. Walaupun aku Cuma anak SMA yang nggak penting dan sudah menuh-menuhin pulau jawa, tapi aku punya keinginan untuk memajukan negeri ini.. aku Cuma mau bilang sesuatu aja buat orang-orang yang sok sibuk di gedung itu, yang konon kalau rapat tentang rakyat malah tidur ;)

” Emm.. Sadarlah kalian para tuan-tuan.. Turunlah sebelum adzab datang (Bagi yang tidak melaksanakan tugas dengan baik). Serahkan aja urusan kalian pada yang lebih muda. Sudah saatnya kalian menikmati masa tua dirumah saja :mr green: Di Negeri ini banyak yang lebih muda dan cerdas daripada kalian semua kok. Banyak juga yang lebih berhati mulia daripada kalian disana. Banyak muda-mudi yang siap memperjuangkan nasib negeri ini. Bukankah Indonesia merdeka atas desakan para pemuda? Bukankah para pemuda yang mendesak reformasi di negeri ini? …“

Demikian ungkapan kata dari Anak Sang Sahabat saya, mestinya kita sendiri yang sudah dewasa dan punya wawasan luas harusnya malu dengan kepolosan dan kejujuran sang anak ini, yang melihat kondisi bangsa saat ini makin lama makin memprihatinkan ini, bahkan saya pun tidak bisa menjawab semua pertanyaan sang Anak tersebut, paling saya hanya memberi nasehat kepadanya adalah:

” Kalau kamu mau maju & pintar maka jadilah seperti diri kamu sendiri dan jangan pernah menjadi diri orang lain, banyaklah belajar dan jangan pernah takut gagal, selalu optimis dan yang utama lagi adalah kamu harus jujur, walau pintar tapi tidak jujur ya percuma saja dan sama saja kamu dengan Om..Om yang duduk diGedung MPR, itu saja nasehat yang Om berikan buat kamu, semoga kamu menjadi penerus Om yang Jujur dan mau mementingkan bangsa & negara “

Minggu, 24 April 2011

Masyarakat Tidak Percaya SBY Serius Perangi Korupsi



JAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan hasil positif untuk isu-isu normatif, namun jelek untuk isu-isu riil yang menjadi sorotan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Abdul Malik Gismar, dosen Paramadina Graduate School saat menganalisis hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire) di Jakarta, Minggu (24/4). Survei dilakukan dengan metode multi stage random terhadap 1.500 responden di 15 kota besar di Indonesia. Setiap kota diwakili oleh 100 responden.

"Di mata masyarakat, Presiden SBY bagus untuk isu-isu tertentu, tapi tidak untuk isu-isu yang riil seperti rekening gendut dan lainnya. Ada apa ini?" ujar ahli psikologi sosial politik lulusan New York, Amerika Serikat tersebut.

Ia merujuk hasil survei yang dilakukan atas beberapa isu yang diusung dalam 9 kebohongan yang beberapa waktu lalu dilontarkan tokoh lintas agama. Hasil survei terhadap isu seperti kebebasan dan toleransi beragama serta kebebasan pers yang dijunjung oleh Presiden SBY, berhasil meyakinkan masyarakat dengan angka survei 68,5 dan 67,5 persen.

Namun Abdul mempertanyakan hasil survei terhadap isu riil seperti perlindungan terhadap TKI, transparansi kasus Sri Mulyani, serta memerangi korupsi yang justru berbanding terbalik dengan isu normatif. Dalam survei tersebut masyarakat mengatakan tidak percaya dengan upaya yang dilakukan Presiden SBY atas ketiga kasus tersebut. Untuk perlindungan terhadap TKI, tingkat ketidakpercayaan responden mencapai 64,8 persen. Sementara 54,1 persen responden memilih tidak percaya atas transparasi SBY dalam kasus Sri Mulyani.

Sedangkan untuk pertanyaaan apakah SBY telah memerangi korupsi sungguh-sungguh, 56,9 persen responden yang mengatakan tidak percaya. (*/OL-8)

SBY LEBIH BAIK MUNDUR BIAR SELAMAT & KALAU DI LANJUTKAN AKAN SEMAKIN PARAH KEBOBROKAN DAN AKAN SEMAKIN BANYAK KASUS HUKUM DI REPUBLIK INI DI PETI ES KAN, SPT KASUS SKANDAL BANK CENTURY, MAFIA PAJAK & MAFIA PERADILAN.
Slogan SBY untuk menciptakan Good Goverment dari prilaku korupsi para pejabat pusat sampai daerah, sampai saat ini tiada bukti, malah semakin marak dan lebih berani. Para koruptor di Negeri ini sudah dilakukan dengan rapi dan terorganisir, mereka sangat kuat seperti Mafia2 Internasional, Mereka punya jaringan seperti di Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan perbankkan, Karena terlalu kuatnya jaringan koruptor, maka SBY lebih santun lebih baik mundur secara teratur, agar jabatan SBY lebih aman.

Rakyat Butuh Jaminan Sosial, Bukan Gedung Baru DPR


SURABAYA--MICOM:Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, rakyat Indonesia butuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan gedung
baru DPR.

"Kalau pemerintah bisa mengalokasikan dana Rp1,13 triliun untuk membangun gedung baru DPR, kenapa untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat tidak bisa," katanya usai berpidato dalam Mimbar Rakyat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).
Oleh sebab itu, alotnya pembahasan pengesahan RUU BPJS bukan terletak pada kemampuan anggaran dalam APBN, melainkan faktor politis.

"Di sinilah pemerintah seharusnya menunjukkan `political will` kepada rakyat dalam pembahasan RUU ini," kata Rieke yang juga anggota Pansus RUU BPJS itu.
Ia mengemukakan bahwa Undang-Undang (UU) No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebutkan seluruh rakyat Indonesia, apa pun profesinya, berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian tanpa diskriminasi dan limitasi.
Undang-undang itu juga mengamanatkan kepada Presiden untuk mengesahkan 10 peraturan pemerintah dan 11 peraturan presiden.

Namun, sampai saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih membuat satu Perpres, yakni tentang Dewan Jaminan Nasional (Perpres Nomor 44/2008).
Menurut dia, SJSN tidak bisa dijalankan tanpa BPJS. Namun empat BPJS yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri statusnya
BUMN.

"Selama badan hukum empat BPJS itu tidak diubah, maka orientasinya adalah keuntungan. Kita tidak pernah tahu, kalau dana di Jamsostek disimpan di Bank
Century, untuk beli saham PT Krakatau Steel, beli saham Garudan, dan bisnis lainnya. Rakyat juga tidak pernah mendapatkan keuntungan,"
katanya disambut
teriakan peserta yang hadir, "Hidup Buruh!".
Mengacu undang-undang tersebut, lanjut Rieke, keempat BPJS itu harus menjalankan sembilan prinsip, yakni gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, portabilitas, kewajiban, dana amanat, dan pengelolaan untuk perserta. "Keempat badan yang ditunjuk oleh undang-undang itu harus mentransformasikan diri menjadi BPJS paling lambat lima tahun sejak disahkan. Itu berarti BPJS
sudah harus ada sejak 19 Oktober 2009,"
katanya.

DPR periode 2009-2014 mengambil langkah membentuk RUU BPJS yang disepakati seluruh fraksi. Presiden kemudian menunjuk delapan menteri, yakni Menkeu, Menkum
HAM, Menpan, Menteri BUMN, Mensos, Menkes, Menakertrans, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rapat pertama Pansus DPR untuk RUU BPJS dengan pemerintah dimulai pada 7 Oktober 2010. Namun sudah dua kali masa sidang, pembahasan deadlock. Pemerintah
menginginkan RUU BPJS hanya bersifat penetapan bukan pengaturan.

Pada 9 Februari 2011, pemerintah menyatakan secara resmi tidak akan melanjutkan pembahasan sebelum ada fatwa Mahkamah Agung bahwa RUU BPJS memang dapat bersifat penetapan sekaligus pengaturan.

"Baru kali ini ada RUU dibahas DPR dengan delapan menteri sekaligus dan masih dimintakan fatwa MA lagi," kata Rieke yang dikenal sebagai artis film layar
lebar dan sinetron itu.

Ia menegaskan bahwa RUU BPJS tidak mempertentangkan kepentingan buruh dan pengusaha.

"Siapa yang menjamin pengusaha tidak akan bangkrut. Dengan disahkannya UU BPJS ini, pengusaha, PNS, TNI/Polri, dan buruh juga dapat terlindungi," katanya. (Ant/OL-12).

JAKARTA--MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (21/4) sore melaporkan dugaan mark up dalam penyusunan kebutuhan standar biaya pembangunan gedung baru DPR. Menurut Koordinator Pengawasan dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam proses tersebut terjadi potensi mark up sekitar Rp602 miliar.

ICW mencatat potensi pemborosan keuangan negara sebesar Rp602 miliar. Angka itu didapat setelah ICW melakukan penghitungan berdasarkan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Seharusnya, dana yang digunakan untuk membangun gedung baru DPR hanya Rp535,6 miliar.

"Kita mendesak KPK segera mengusut dugaan penyimpangan seperti ini," kata Firdaus saat ditemui di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/4).

Tak hanya itu saja, dalam kesempatan itu ICW juga menyarankan agar DPR lebih baik mendesain ulang gedung baru. Menurut Firdaus, DPR tidak membutuhkan pembangunan gedung baru yang menelan biaya cukup besar. Melainkan yang dibutuhkan hanyalah mendesain ulang gedung yang sudah ada saat ini.

"Dalam landasan apapun, entah itu kekurangan ruang kerja dan lain-lain yang dibutuhkan bukan bangun atau tambah gedung tapi mendesain ulang tata fungsi yang sudah ada," terangnya.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan maka dengan asumsi setiap ruangan menghabiskan Rp1,5 juta untuk desain ruang, maka total biaya yang dibutuhkan hanya sebesar Rp72 miliar. Dengan demikian akan menjadi pengehematan anggaran hingga sekitar Rp1,06 triliun. (*/OL-8)

Notes:
- Perlu ada pemeriksanaan baik oleh KPK & BPK perihal Biaya Pembangunan Gedung Baru DPR.
- Ada Indikasi Kepentingan dan permainan politik di Gedung senayan.

Hasil Survei Kemitraan Sebutkan DPR Lembaga Terkorup .


JAKARTA--MICOM: Survei Kemitraan memperlihatkan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%.

Survei ini dilakukan pada 2010 dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) dan dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. "Yang kami survei bukan orang sembarangan tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei," ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif, Rabu (20/4).

Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik. Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk memperbaiki diri. Program antikorupsi yang dijalankan pemerintah pun, menurutnya, masih bersifat kasuistik dan tambal sulam.

"Juga tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014. Sementara hingga kini para pengambil keputusan di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif banyak yang melakukan korupsi," tegasnya.

Karena itu, lanjut Laode, untuk menghindari masalah laten korupsi di tiga lembaga tersebut, seharusnya ke depan pemberantasan korupsi tidak hanya tertuju pada presekusi tapi juga pada pencegahan. Selain itu, harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Pengadilan, Penjara).

"Juga jangan lupa, para pengacara kadang harus juga disentuh agar mereformasi diri," ujarnya. (OL-12)

DPR yang dikenal sebagai Lembaga Legislatif dan Lembaga Hukum Peradilan Masih Paling Korup Dan Penuh Dengan Rekayasa



TEMPO Interaktif, Jakarta - Masyarakat masih menganggap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga hukum sebagai lembaga paling korup. Penilaian itu berdasar hasil survei dari lembaga Kemitran Partnership 2010 di 27 provinsi. Survei menyebutkan 78 persen responden mempersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup, lembaga hukum 70 persen, dan pemerintah 32 persen.

"Dari keterangan masyarakat biasa, pegawai pemerintahan, dan anggota parlemen sendiri, yang menjadi responden kami, korupsi dipersepsi paling banyak terjadi di legislatif," kata Laode M. Syarif , Chief of Cluster For Scurity and Justice, Partnership for Governance Reform, dalam Seminar Nasional Kompas 2011, dengan tema Korupsi yang Memiskinkan, di Hotel Santika, Senin (21/2).

Adapun untuk trias politika di tingkat daerah, 44 persen dari jumlah responden mempersepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga korup, eksekutif dengan 44 persen, dan lembaga hukum 52 persen. Artinya, kata Laode, di daerah potensi korupsi lebih besar terjadi di lembaga hukum, kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Sementara pemerintahan daerah dan DPRD memiliki prosentase yang sama.

Sebelumnya, kata dia, pada tahun 2001 Kemitraan juga pernah melakukan survei yang sama. Hasilnya, 70 persen dari 2.300 responden membenarkan adanya praktik korupsi yang mengakar dan membudaya. Masyarakat, kata dia, saat itu lebih percaya kepada gereja, masjid, pura, kantor pos, media, dan LSM. Mereka tidak percaya kepada polisi, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, kantor pajak, Bank Indonesia, dan partai politik.

Pada tahun 2010 kemarin, survei itu kembali diuji dengan jumlah responden dan metode yang sama. Hasilnya, "ternyata sama saja. Masyarakat masih percaya kalau DPR dan lembaga hukum sebagai yang paling banyak melakukan praktik korupsi," ujarnya.

Heri Priyono, Dosen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, menyebut pejabat-pejabat lembaga hukum yang korup itu seperti monyet. Korupsi dalam proses peradilan adalah menjungkirbalikkan maksud dan tujuan kesamaan hukum. Karena hakim telah menjungkirbalikkan hukum maka dia menjadi monyet. "Proses peradilan menjadi akal-akalan monyet," ujarnya.

Sementara itu, untuk Anggota Dewan yang korup lebih pantas dipanggil tikus ketimbang legislator.
Sumber: Tempo Interaktif.

Minggu, 17 April 2011

Akhirnya Pelaksanaan Gedung Baru Yang Megah Tetap Dilaksanakan, Rakyat Terpaksa Pasrah Keputusan Tersebut Sungguh Dewan Sekarang lebih Condong Pada Kemewahan.

Ketua DPR Marzuki Alie dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan diadakannya survei untuk mengetahui persetujuan masyarakat terhadap pembangunan gedung baru DPR. Sebab, kalau disurvei diadakan, hasilnya pasti seratus persen rakyat menyatakan tidak perlu pembangunan gedung.

"Kalau ditanya, ini jelas saya sampaikan, ya, kalau ditanya, masyarakat tanya 'perlu gedung baru atau tidak?' Seratus persen jawabnya tidak. Karena tidak dijelasin. Kalau sistem surveinya perlu gedung baru atau tidak, semua jawab tidak, karena gedung sudah ada," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

"Tapi kalau dijawab bagaimana kita ingin memperbaiki DPR dari posisi sekarang menjadi posisi ke depan itu, inginnya bagaimana, kita jelaskan keperluan-keperluannya, baru ada gedung di situ, baru orang bilang, 'oh, perlu gedung'," imbuh Marzuki.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, mengusulkan agar segera digelar survei untuk mengetahui persetujuan masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR. Menurut Jafar, yang juga kolega Marzuki di DPR ini, survei dapat memberikan gambaran opini masyarakat tentang pembangunan gedung.

Ditanya apakah metode survei yang diusulkan Jafar tidak pas, Marzuki menjawab, rakyat biasa tidak bisa diajak memikirkan perbaikan sistem DPR, termasuk di dalamnya pembangunan gedung baru.

"Ini cuma orang-orang yang elite yang paham yang bisa membahas ini, rakyat biasa nggak bisa dibawa. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagamana perbaikian sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Marzuki mengatakan, bagi rakyat yang penting adalah kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

"Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya berisi, udah jalan, makan, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai rakyat. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter-pinter ajak bicara, ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan. Saya siap, kok, untuk didiskusikan," kata Marzuki.

Lebih dari itu, Marzuki mengajak semua pihak untuk memikirkan substansi pembangunan gedung baru DPR yang merupakan bagian dari Rencana Strategis DPR 2009-2014.

"Mari kita bicara substansi, kalau semua dipolitisir, hancur republik ini," ujarnya.

http://www.detiknews..com/read/2011/...k-bisa?9911012

Dibalik itu semua lihatlah





mereka hanya bisa mementingkan kemewahan tanpa mau berbagi atau membantu dengan sesama, sungguh sikap yang mementingkan perutnya sendiri, apa menjamin kelak rakyat sejahtera.






Mereka Lebih senang menyaksikan penderitaan rakyat dan tidak peduli akan rakyatnya.
Dengan Pelaksanaan Gedung Baru ini, akan banyak di temui berbagai kecurangan kelak seperti money politic, skandal atau affair akan terjadi dan terutama akan semakin kinerjanya semakin merosot, karena semua fasilitas VIP LUk bagai bintang lima akan lengkap semuanya.





Sabtu, 08 Januari 2011

Ketika Bung Karno Bicara Tentang Pencitraan Dan Demokrasi


Pencitraan tidak perlu dilakukan, karena citra akan terbentuk dengan sendirinya.
Bung Karno berbicara tentang citra :
"Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya."

Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hdup, yakni politik economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah social rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalmnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. (Sumber: Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945)

Benahilah bangsamu sendiri sebelum engkau membenahi bangsa lain, maksudnya masih banyak rakyat sendiri yang belum mendapat perhatian tetapi tidak perlu membandingkan ke negara lain, sebab negara meraka adalah mereka & kita adalah kita sendiri, dalam hal ini mereka memiliki perbedaan yg sangat mnyolok, tapi kita masih memiliki dasar negara yg tdk dimiliki oleh mrk, jd buat apa studi banding.

Belajar Spirit Kepemimpinan Dari Bung Karno



Semoga kerinduan terhadap Bung Karno menyalakan api semangat perjuangan untuk memerdekakan Rakyat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan campur tangan asing. Seperti yang Beliau katakan dalam pidatonya :

“Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”
(Bung Karno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945).

Walau sebenarnya perjuangan yang paling berat menurut Bung Karno adalah masalah internal. Demikian kata Bung Karno :
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Inilah tantangan yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Memerangi korupsi, Mafia Hukum, Ketidak adilan, Ketidak merataan kesejahteraan, dll. Untuk itu Indonesia harus kembali bersatu. Sisihkan primordialisme ! Sisihkan kepentingan pribadi atau kelompok ! Bangkitkan Nasionalisme, ... bersatu kita pasti bisa !
Merdeka !

“imagination” , “ imagination”, “imagination “ ! Ciptaan besar ! Kita yang dahulu bisa menciptakan candi-candi besar seperti Borobudur, dan Prambanan, terbuat dari batu yang sampai sekarang belum hancur ; kini kita telah menjadi satu bangsa yang kecil jiwanya, Saudara-saudara ! Satu bangsa yang sedang dicandra-cengkala kan didalam candra-cengkala jatuhnya Majapahit, sirna hilang kertaning bumi!! Kertaning bumi hilang , sudah sirna sama sekali. Menjadi satu bangsa yang kecil, satu bangsa tugu “rong depa”
(Pidato Bung Karno di Semarang, 29 Juli 1956)

“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”
(Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno)

“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali “.
(Pidato HUT Proklamasi, 1949 Soekarno)

"Massa adalah penentu sejarah, “the makers of history !"
(Pidato Bung Karno di Semarang, 29 Juli 1956)

Semoga apa yang dikatakan Bung Karno mampu mencerahkan dan menyemangati kita semua.
Bangkitlah bangsaku, Jayalah Negeriku !

Ketika Politik Mulai Memperseterukan Persepakbolaan Ditanahair.

Siapa yang tak cinta Timnas Sepakbola Indonesia? Anda, saya dan kita semua, saya kira mencintai Timnas. Antusiasme sebagian besar orang Indonesia dan luapan penonton di Senayan saat Timnas berlaga di final Piala AFF Suzuki 2010 adalah salah satu bukti, bahwa sebagian besar dari kita mencintai Timnas. Sebagian di antara kita, mungkin malah bermimpi, Timnas bisa berlaga di Piala Dunia.

Tapi menyertai semua semangat dan mimpi itu, ada isu yang tertendang ke gawang publik: gonjang-ganjing pelaksanaan Liga Primer Indonesia. PSSI menganggap pergelaran liga itu ilegal, karena katanya tidak direstui FIFA, AFC dan tentu saja oleh PSSI. Tendangan selanjutnya adalah teriakan-teriakan, agar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mundur dari jabatannya, dan kabar tentang Irfan Bachdim pemain Persema Malang yang konon akan berlaga di Liga Primer.

Lalu benarkah semua tendangan “bola” itu hanya akan berhenti pada persoalan Liga Primer, Liga Super, Nurdin dan PSSI, atau itukah arena lain dendam kesumat dari Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie?

Faktor Sudharmono dan Ginanjar

Arifin Panigoro dan Aburizal Bakrie alias Ical adalah dua pengusaha yang tumbuh besar sejak Soeharto membentuk Tim Keppres 10, 23 Januari 1980. Tim itu diketuai oleh mendiang Sudharmono dan Ginanjar Kartasasmita duduk sebagai salah satu anggota tim. Oleh Soeharto pembentukan tim itu dimaksudkan untuk menumbuhkan pengusaha pribumi dengan antara lain mengalokasikan sejumlah proyek nondepartemen bernilai di atas Rp 500 juta. Sekretariat Negara di bawah Sudharmono lantas ditunjuk sebagai penanggungjawab keberhasilan program tersebut.

Lewat tim itulah sejumlah pengusaha muda pribumi kemudian banyak mendapat prioritas. Ical, Arifin Jusuf Kalla, Iman Taufik, Fadel Muhammad, dan Agus Kartasasmita adalah beberapa pengusaha yang banyak “berhubungan” dengan Tim Keppres 10.

Hubungan mereka dengan Sudharmono dan Ginanjar, sejak itu lantas menjadi seperti hubungan bapak-anak. Sudharmono mengenal mereka sebagai pengusaha-pengusaha pribumi yang profesional, sementara para pengusaha itu menganggap Sudharmono sebagai tokoh yang bersih, kendati loyal kepada Soeharto dan berada di lingkaran kekuasaan. Kini, dua dari pengusaha yang disusui oleh Orde Baru itu yakni Ical dan Arifin terlibat perseteruan panjang.

Arifin adalah salah satu raja minyak yang cukup terkenal terutama sejak reformasi dan Ical adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Arifin pemilik kerajaan bisnis Grup Medco dan Ical pemilik kerajaan bisnis Grup Bakrie. November tahun lalu, Arifin gagal menjual salah satu anak bisnisnya ke Pertamina karena [terutama] Golkar yang dikendalikan Ical menjegal rencana penjualan itu melalui orang-orangnya di Senayan. Tapi itu hanya titik kecil dari perseteruan keduanya.

Sebagian orang tahu, Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie sudah saling meradang sejak kedua keluarga itu tidak bersepakat soal tanggungjawab dalam kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. PT Medco E&P Brantas anak perusahaan dari PT MedcoEnergi, dulu memang pernah menjadi peserta [participating interest] eksplorasi dan pengeboran Lapindo.

Perusahaan itu mengantongi 32 persen saham di PT Energi Mega Persada Tbk. Nama yang disebut terakhir adalah salah satu sayap bisnis Grup Bakrie dan pemilik Lapindo Brantas Inc. perusahaan kontraktor kontrak kerjasama yang ditunjuk BP Migas melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Tapi entah kenapa, Medco kemudian menarik diri setelah bencana lumpur itu menyebur di Sidoarjo, 29 Mei 2006.

Akibat sikap Medco [Arifin] itu, Nirwan Bakrie [adik Ical] CEO Lapindo Brantas Inc. konon berang. Nirwan bahkan disebut-sebut sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Hilmi Panigoro, adik Arifin. Sejak itu hubungan dua keluarga pengusaha itu, dikabarkan terus memburuk. Apalagi hingga sekarang, Grup Bakrie yang harus menanggung sendiri semua risiko akibat luapan lumpur Lapindo itu.

Arifin yang sudah “keluar” dari dunia politik [baca dari PDIP] kemudian seperti menyepi. Nyaris tidak ada suaranya, meski dia tentu saja masih ikut mengendalikan dari balik layar sejumlah manuver politik. Adapun Ical, terus moncer dan sebagian orang, kini menyebutnya sebagai “the real president.”

Liga Primer dan Liga Super

Hubungan dua keluarga pengusaha itu semakin renggang, ketika Sri Mulyani Indrawati sering bertabrakan dengan Ical ketika keduanya masih menjadi menteri di kabinet pemerintahan SBY-JK. Sri Mulyani, sejauh ini memang dikenal “lebih dekat” ke Arifin ketimbang misalnya ke Ical. Beberapa keputusan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, antara lain untuk kasus saham PT Bumi Resources Tbk. awal November 2008, lalu dituding oleh kelompok Ical, sebagai bagian dari manuver Arifin. Sebuah tudingan yang niscaya dianggap lelucon oleh Arifin dan juga Sri Mulyani.

Kini, hubungan dua keluarga pengusaha superkaya itu tampak seperti tak bisa direkatkan, setelah Arifin dkk. membiayai penyelenggaraan Liga Primer. Hak siar kompetisi ini, dikabarkan dikantongi oleh stasiun televisi Indosiar [Grup Salim], sementara hak siar Liga Super [tentu saja] dipegang stasiun ANTV [Grup Bakrie].

Tentu saja Liga Super bukan sekadar sebuah kompetisi sepakbola yang dimasudkan untuk “menantang” Liga Super yang digelar oleh PSSI. Tak pula ditujukan untuk misalnya, memberikan kebebasan kepada pemain sepakbola memilih arena bertanding yang mereka sukai, seperti wartawan yang bebas memilih induk organisasi profesi.

Liga Primer seharusnya juga dibaca sebagai mesiu politik yang lain dari Arifin yang diarahkan kepada Ical. Tidakkah Nirwan Bakrie adalah Wakil Ketua Umum PSSI?

Keluarga Bakrie katanya, penggila olahraga. Ical dikenal sebagai jago tenis, dan Nirwan walaupun tidak bisa bermain sepakbola, dikenal sebagai penggila olahraga paling popular di dunia itu. Keluarga Bakrie [tentu saja melalui kelompok bisnisnya] bahkan dilaporkan telah mengakuisisi 20 persen saham klub sepakbola Leicester Inggris. Keluarga itu, disebut-sebut telah memberikan hadiah Rp 3 miliar kepada pemain Timnas. Konon pula, sejumlah pemain sepakbola PSSI telah disekolahkan ke Uruguay dengan dukungan dana sepenunya dari Keluarga Bakrie.

Bagaimana dengan Nurdin? Ketua Umum PSSI itu suatu hari pernah berkata: "Keberhasilan Timnas [di ajang AFF] adalah berkat pengorbanan besar keluarga Bakrie, terutama Nirwan."

Benar, Nurdin memang orang dekat Keluarga Bakrie. Selain sebagai Ketua Umum PSSI, dia dikenal pula sebagai politisi Partai Golkar dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia alias Dekopin. Tahun 2009, dia terpilih sebagai ketua Dekopin menyusul rekonsiliasi faksi-faksi di organisasi koperasi itu yang difasilitasi oleh Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan [Partai Demokrat].

Dia pula pernah menjadi narapidana dalam kasus korupsi. Nama Nurdin juga disebut-sebut oleh Hamka Yamdu [salah satu terpidana dalam kasus suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior BI] ikut menerima cek perjalanan sebanyak 10 lembar dengan nilai total Rp 500 juta. Hamka mengungkapkan keterlibatan Nurdin, ketika dia memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 27 April lalu.

Tiga serangkai orang Bakrie

Nurdin, Nirwan dan Andi Darussalam Tabusalla adalah Tiga Serangkai yang tidak terpisahkan di PSSI: Nurdin ketua, Nirwan wakil, dan Andi Direktur Badan Liga Indonesia. Orang penting lainnya di PSSI adalah Berhard Limbong [Ketua Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad] dan Ibnu Munzir [Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPR].

September tahun lalu, Andi pernah menantang Arifin Panigoro. Kata Andi, kalau Arifin membuktikan janji menyuntikkan dana Rp 540 miliar kepada 18 klub peserta Liga Super Indonesia, dia akan menyerahkan jabatannya sebagai direktur penyelenggaran liga di Indonesia kepada Arifin. “Tolong sampaikan kepada Pak Arifin, silakan kucurkan uang itu ke Escrow Account masing-masing klub, maka pengelolaan BLI akan kami serahkan kepada beliau. Tak perlu repot-repot membuat kompetisi tandingan,” begitulah kata Andi.

Sekarang, marilah tengok Liga Primer yang akan dimulai 8 Januari mendatang. Penyelanggara liga ini dikabarkan juga telah mendekati PT Djarum, produsen rokok yang dikendalikan oleh Keluarga Hartono [pemilik BCA]. Djarum sejauh ini dikenal sebagai penyokong utama Liga Super [PSSI] dan disebut-sebut telah menghabiskan sekitar US $ 5 juta per tahun untuk kompetesi Liga Super.

Sudah ada 19 klub yang akan berlaga di liga tersebut. Yaitu Aceh United, Bali De Vata, Bandung FC, Batavia Union, Bogor Raya, Cendrawasih Papua, Jakarta 1928, Kabau Padang, Ksatria XI Solo, PSM Makassar, Manado United, Medan Chiefs, Medan Bintang, Persebaya, Persema, Persibo [Bojonegoro], Real Mataram, Semarang United dan Tangerang Wolves.

Pemilik klub [politik] sepakbola

Persema, klub tempat Irfan Bachdim bermain, sebelumnya dimiliki oleh PT Bentoel Investama. Klub ini sempat diambilalih oleh Peter Sondakh dan kini dikendalikan oleh Walikota Malang, Peni Suparto [politisi PDI-P].

Lalu Persibo Bojonegoro diketuai oleh Suyoto, Bupati Bojonegoro, yang juga ketua Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Semarang United dikendalikan oleh Kukrit Suryo Wicaksono, CEO Grup Suara Merdeka, kelompok media terbesar di Jawa Tengah. Lalu PSM Makassar dikuasai oleh Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan.

Adapun Arifin, tahun lalu telah mengakuisisi PT Pengelola Persebaya Indonesia, pemilik klub sepakbola Persebaya Surabaya, Jawa Timur tahun lalu. Konon, PT Pengelola Persebaya berniat menyediakan Rp75 miliar untuk Persebaya.

Jadi ke mana sebetulnya olahraga sepakbola Indonesia akan dibawa oleh [untuk sementara] Keluarga Bakrie dan Keluarga Arifin? Mengapa misalnya, mereka tidak memilih arena lain untuk saling menembakkan senjata kepentingan politik mereka ketimbang merusak semangat dan antusiasme sebagian besar dari orang Indonesia yang mencintai dan mendukung Timnas?

Benar, olahraga sepakbola di dunia adakalanya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Tapi yang dipertontonkan oleh Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie dalam olahraga sepakbola Indonesia belakangan ini, sungguh sudah tidak menarik karena yang terbaca kemudian adalah mereka hanya meneruskan perseteruan pribadi menjadi perseteruan publik.

Nafsu dan kepentingan politik mereka, apa boleh harus disebut menjijikkan. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa membesarkan olahraga sepakbola bersama-sama. Tanpa kepentingan apapun hingga mimpi sebagian besar dari kita untuk menempatkan Timnas di Piala Dunia menjadi kenyataan.

Tulisan ini dimuat di beritasatu.com http://www.beritasatu.com/articles/read/2011/1/2223/politik-sepakbola-arifin-dan-bakr

Polemik Baru Politik Diawal Tahun 2011

Para elite politik menghindari sebutan bahwa 2011 ini adalah tahun politik. Malah, ada yang menyebut sebagai tahun kerja. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud sebagai tahun kerja itu. Kalau politisi kerja, ya, berarti kerja politik. Disembunyikan kemana pun, pastilah 2011 ini adalah tahun politik.

Mau bukti?

Pertama, agenda legislasi DPR RI. Baru satu undang-undang tentang partai politik selesai tahun lalu. Sisanya, sebanyak empat UU lagi (UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Susunan Kedudukan) mau diselesaikan tahun ini. Belum lagi UU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemerintahan Desa, dan lain sebagainya. Setiap pembahasan UU adalah politik.

Kedua, pemunculan nama-nama tokoh yang layak menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan ketiadaan kandidat incumbent, jauh lebih baik apabila kandidat-kandidat lain bermunculan sejak sekarang. Jangan sampai kita memilih karena ketiba-tibaan, akibat proses rekayasa politik yang canggih atau menerapkan politik belas kasihan. Semakin diketahui seorang kandidat, semakin muncul rasionalitas politik di kalangan pemilih.

Ketiga, peluang terjadinya reshuffle kabinet. Permainan politik akan tetap hadir, baik reshuffle dilakukan atau tidak. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas penilaian menteri di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menggeser nama-nama yang berasal dari partai politik jelas akan membawa kepada politisasi. Tidak menggeser juga begitu.

Ketiga contoh itu saja sudah menunjukkan bahwa 2011 adalah tahun politik. Politisi selayaknya mengakui atau minimal menunjukkan agenda-agenda yang wajib dipenuhi partai politik. Dengan terus menghindar menyebut bahwa 2011 bukan tahun politik, sudah merupakan sikap yang kontra-produktif.

Agenda legislasi sebetulnya membutuhkan pemikiran yang serius. Hanya saja, jarang kita mencoba untuk mendalami.

Dampak pemberlakuan parliamentary threshold (PT) sebesar lima persen, misalnya, apakah betul-betul menghancurkan basis-basis politik tradisional? Semakin besar pemberlakuan PT, semakin memberi kesempatan kepada pemilih tradisional untuk bersentuhan dengan pemilih nontradisional. Spektrum yang luas ini menyulitkan diferensiasi.

PT sebesar 2,5 persen sudah menunjukkan betapa partai-partai dengan basis tradisional kuat—dalam arti ideologi politik—kesulitan untuk menjadi partai nasional. Hanya mendasarkan diri kepada tokoh-tokoh di masa lalu tidaklah cukup. Apalagi kalau membangun politik berdasarkan garis biologis, alias anak dari seorang bapak atau ibu yang menjadi pahlawan. Kepentingan publik sama sekali tak terkait dengan aspek ideologi yang terbatas itu, apalagi aspek biologis.

Memang, di sejumlah daerah para pemilih bisa membelah diri. Dualisme politik terjadi di Aceh, misalnya, ketika parlemen lokal dikuasai satu partai politik saja. Sementara, dalam waktu bersamaan, akibat partai lokal tak memiliki kursi di DPR, para pemilih menyalurkan ke partai nasional lain. Dari sini kita layak sadari betapa satu pemilih memiliki lebih dari satu wakil.

Jadi, agak mengherankan ketika para penolak PT sebesar lima persen menyebut bahwa banyak suara tak terwakili di DPR RI alias hangus. Bagaimana bisa? Setiap pemilih minimal memiliki tiga wakil: DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi (untuk DKI Jakarta). Di luar DKI, lebih dari tiga. Belum lagi ditambah dengan pilpres dan pilkada (baik provinsi, kabupaten atau kota), maka pemilih mempunyai lebih dari satu wakil.

Suara yang benar-benar hangus adalah yang tak menggunakan haknya untuk memilih atau yang salah memilih. Dan pemilih bebas-bebas saja hanya menggunakan satu saja dari minimal tiga kertas suara dalam pemilu.

Meningkatkan angka PT sebesar lima persen adalah upaya membebaskan primordialisme sempit masuk ke ranah parlemen.

Selain itu, tentu untuk menghindari politisi absensi semata, mengingat tercatat di banyak lembaga internal parlemen, namun tak punya waktu dan tenaga. Yang juga layak diperhatikan adalah presidential threshold. Dalam pilpres 2009, angkanya mencapai 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara pemilih dalam pemilu legislatif sebelumnya. Angka itu terlalu besar. Selayaknya berapa pun suara parliamentary threshold, maka itulah suara presidensial threshold.

Dua pilpres sudah menunjukkan betapa pemerintahan bisa bekerja baik atau buruk, sebagai hasil dari pemilihan langsung. Hasil pertama pilpres 2004 menunjukkan bahwa dukungan politik kecil di pilpres dan parlemen tidak berpengaruh luas atas kebijakan-kebijakan presiden.

Justru sandera politik lebih terasa pasca pilpres 2009, ketika mayoritas kekuatan politik parlemen memiliki kader di kabinet. Indonesia belum punya pengalaman banyak soal ini. Membandingkan presiden pilihan MPR dengan pilihan rakyat jelas serba sulit. MPR menjadi lembaga yang berwibawa di masa lalu, paling tidak dengan kemampuan memberhentikan Abdurrahman Wahid di tengah jalan dan mengangkat Megawati sebagai presiden.

Seiring dengan pelaksanaan pilpres, wibawa MPR mulai berpindah ke publik. Masalahnya, publik Indonesia mirip dengan kondisi “oposisi berserak” di masa Orde Baru. Publik belum menemukan cara untuk membentuk organisasi. Padahal, dalam pola demokrasi liberal, individu sebetulnya tidak sepenuhnya bisa mengandalkan individu yang lain. Harus mulai ada kelompokkelompok yang berhimpun membentuk organisasi atau sekadar perhimpunan (pemilih, hobi, atau pun profesi).

Merekalah yang nanti menjadi semacam kelompok kepentingan, bukan lagi sekadar kelompok penekan (pressure group). Era kelompok penekan sudah semakin menunjukkan titik akhir. Kalau pun diperlukan, hanya bersifat sesaat untuk kasus-kasus khusus. Dalam praktek yang sebenarnya, kelompok kepentingan (interest group) akan lebih memiliki daya juang yang tinggi, alih-alih hanya kelompok penekan.

Pada 2010, misalnya, muncul gerakan yang mempersoalkan penangkapan pimpinan KPK Bibit-Chandra atau kelompok yang mengeluarkan Petisi untuk Polri menjelang pergantian Kapolri. Dalam kenyataannya, kelompok- kelompok ini hanya mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan sementara saja, tidak bertahan menjadi kelompok kepentingan. Suara protes lebih dominan, alih-alih yang betul-betul ingin mengetahui modus operandi korupsi atau sepak terjang polisi, ditambah dengan regulasinya dan sosok-sosok penting di dalamnya.

Tahun politik 2011 lebih dari sekadar itu. Komunitas politik jelas membutuhkan partner atau mitra di kalangan masyarakat sipil atau kaum profesional. Tidak mesti memiliki kesamaan agenda, namun sebuah alamat “komunitas pemerhati hutan” lebih menarik, alih-alih anggota “satu juta facebookers untuk selamatkan hutan”. Sebuah komunitas nyata akan lebih memiliki kedalaman informasi, alih-alih hanya mencoba menjadi sama dalam komunitas maya.

Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute

Harkat Dan Martabat

Harkat & Martabat
oleh Arnetha Casillas

Aku dengar ada negara merdeka tahun empat lima
Setelah jiwa raganya terbelenggu tiga setengah abad lamanya
Hidupnya redup dalam takut dan derita

Dengan proklamasi negaranya tercipta di mata dunia
Katanya negara itu tak pernah merdeka
Tidak dari Belanda, Jepang bahkan anak bangsa
Kini monyet-monyet berdasi rapi mencuri pisang di gudang
Rebutan tempat duduk main tunjuk menunjuk

Kalau aku di negeri itu pasti sudah malu
Melacurkan diri karena tak mampu beli
Memelihara budak-budak, disewakan dapat pajak
Tapi jadi budak adi kuasa tak jadi mengapa

Kau tau dimana martabat bangsa ini??
Apa kau lupa darah jadi tumbal demi bumi pertiwi?
Tak tahu malu!
Kau.. Kau.. dan juga kau !!