Ketika Bung Karno Bicara Tentang Pencitraan Dan Demokrasi

Pencitraan tidak perlu dilakukan, karena citra akan terbentuk dengan sendirinya.
Bung Karno berbicara tentang citra :
"Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya."

Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hdup, yakni politik economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah social rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalmnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. (Sumber: Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945)

Benahilah bangsamu sendiri sebelum engkau membenahi bangsa lain, maksudnya masih banyak rakyat sendiri yang belum mendapat perhatian tetapi tidak perlu membandingkan ke negara lain, sebab negara meraka adalah mereka & kita adalah kita sendiri, dalam hal ini mereka memiliki perbedaan yg sangat mnyolok, tapi kita masih memiliki dasar negara yg tdk dimiliki oleh mrk, jd buat apa studi banding.

Belajar Spirit Kepemimpinan Dari Bung Karno

Semoga kerinduan terhadap Bung Karno menyalakan api semangat perjuangan untuk memerdekakan Rakyat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan campur tangan asing. Seperti yang Beliau katakan dalam pidatonya :

“Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”
(Bung Karno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945).

Walau sebenarnya perjuangan yang paling berat menurut Bung Karno adalah masalah internal. Demikian kata Bung Karno :
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Inilah tantangan yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Memerangi korupsi, Mafia Hukum, Ketidak adilan, Ketidak merataan kesejahteraan, dll. Untuk itu Indonesia harus kembali bersatu. Sisihkan primordialisme ! Sisihkan kepentingan pribadi atau kelompok ! Bangkitkan Nasionalisme, ... bersatu kita pasti bisa !
Merdeka !

“imagination” , “ imagination”, “imagination “ ! Ciptaan besar ! Kita yang dahulu bisa menciptakan candi-candi besar seperti Borobudur, dan Prambanan, terbuat dari batu yang sampai sekarang belum hancur ; kini kita telah menjadi satu bangsa yang kecil jiwanya, Saudara-saudara ! Satu bangsa yang sedang dicandra-cengkala kan didalam candra-cengkala jatuhnya Majapahit, sirna hilang kertaning bumi!! Kertaning bumi hilang , sudah sirna sama sekali. Menjadi satu bangsa yang kecil, satu bangsa tugu “rong depa”
(Pidato Bung Karno di Semarang, 29 Juli 1956)

“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”
(Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno)

“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali “.
(Pidato HUT Proklamasi, 1949 Soekarno)

"Massa adalah penentu sejarah, “the makers of history !"
(Pidato Bung Karno di Semarang, 29 Juli 1956)

Semoga apa yang dikatakan Bung Karno mampu mencerahkan dan menyemangati kita semua.
Bangkitlah bangsaku, Jayalah Negeriku !

Ketika Politik Mulai Memperseterukan Persepakbolaan Ditanahair.

Siapa yang tak cinta Timnas Sepakbola Indonesia? Anda, saya dan kita semua, saya kira mencintai Timnas. Antusiasme sebagian besar orang Indonesia dan luapan penonton di Senayan saat Timnas berlaga di final Piala AFF Suzuki 2010 adalah salah satu bukti, bahwa sebagian besar dari kita mencintai Timnas. Sebagian di antara kita, mungkin malah bermimpi, Timnas bisa berlaga di Piala Dunia.

Tapi menyertai semua semangat dan mimpi itu, ada isu yang tertendang ke gawang publik: gonjang-ganjing pelaksanaan Liga Primer Indonesia. PSSI menganggap pergelaran liga itu ilegal, karena katanya tidak direstui FIFA, AFC dan tentu saja oleh PSSI. Tendangan selanjutnya adalah teriakan-teriakan, agar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mundur dari jabatannya, dan kabar tentang Irfan Bachdim pemain Persema Malang yang konon akan berlaga di Liga Primer.

Lalu benarkah semua tendangan “bola” itu hanya akan berhenti pada persoalan Liga Primer, Liga Super, Nurdin dan PSSI, atau itukah arena lain dendam kesumat dari Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie?

Faktor Sudharmono dan Ginanjar

Arifin Panigoro dan Aburizal Bakrie alias Ical adalah dua pengusaha yang tumbuh besar sejak Soeharto membentuk Tim Keppres 10, 23 Januari 1980. Tim itu diketuai oleh mendiang Sudharmono dan Ginanjar Kartasasmita duduk sebagai salah satu anggota tim. Oleh Soeharto pembentukan tim itu dimaksudkan untuk menumbuhkan pengusaha pribumi dengan antara lain mengalokasikan sejumlah proyek nondepartemen bernilai di atas Rp 500 juta. Sekretariat Negara di bawah Sudharmono lantas ditunjuk sebagai penanggungjawab keberhasilan program tersebut.

Lewat tim itulah sejumlah pengusaha muda pribumi kemudian banyak mendapat prioritas. Ical, Arifin Jusuf Kalla, Iman Taufik, Fadel Muhammad, dan Agus Kartasasmita adalah beberapa pengusaha yang banyak “berhubungan” dengan Tim Keppres 10.

Hubungan mereka dengan Sudharmono dan Ginanjar, sejak itu lantas menjadi seperti hubungan bapak-anak. Sudharmono mengenal mereka sebagai pengusaha-pengusaha pribumi yang profesional, sementara para pengusaha itu menganggap Sudharmono sebagai tokoh yang bersih, kendati loyal kepada Soeharto dan berada di lingkaran kekuasaan. Kini, dua dari pengusaha yang disusui oleh Orde Baru itu yakni Ical dan Arifin terlibat perseteruan panjang.

Arifin adalah salah satu raja minyak yang cukup terkenal terutama sejak reformasi dan Ical adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Arifin pemilik kerajaan bisnis Grup Medco dan Ical pemilik kerajaan bisnis Grup Bakrie. November tahun lalu, Arifin gagal menjual salah satu anak bisnisnya ke Pertamina karena [terutama] Golkar yang dikendalikan Ical menjegal rencana penjualan itu melalui orang-orangnya di Senayan. Tapi itu hanya titik kecil dari perseteruan keduanya.

Sebagian orang tahu, Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie sudah saling meradang sejak kedua keluarga itu tidak bersepakat soal tanggungjawab dalam kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. PT Medco E&P Brantas anak perusahaan dari PT MedcoEnergi, dulu memang pernah menjadi peserta [participating interest] eksplorasi dan pengeboran Lapindo.

Perusahaan itu mengantongi 32 persen saham di PT Energi Mega Persada Tbk. Nama yang disebut terakhir adalah salah satu sayap bisnis Grup Bakrie dan pemilik Lapindo Brantas Inc. perusahaan kontraktor kontrak kerjasama yang ditunjuk BP Migas melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Tapi entah kenapa, Medco kemudian menarik diri setelah bencana lumpur itu menyebur di Sidoarjo, 29 Mei 2006.

Akibat sikap Medco [Arifin] itu, Nirwan Bakrie [adik Ical] CEO Lapindo Brantas Inc. konon berang. Nirwan bahkan disebut-sebut sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Hilmi Panigoro, adik Arifin. Sejak itu hubungan dua keluarga pengusaha itu, dikabarkan terus memburuk. Apalagi hingga sekarang, Grup Bakrie yang harus menanggung sendiri semua risiko akibat luapan lumpur Lapindo itu.

Arifin yang sudah “keluar” dari dunia politik [baca dari PDIP] kemudian seperti menyepi. Nyaris tidak ada suaranya, meski dia tentu saja masih ikut mengendalikan dari balik layar sejumlah manuver politik. Adapun Ical, terus moncer dan sebagian orang, kini menyebutnya sebagai “the real president.”

Liga Primer dan Liga Super

Hubungan dua keluarga pengusaha itu semakin renggang, ketika Sri Mulyani Indrawati sering bertabrakan dengan Ical ketika keduanya masih menjadi menteri di kabinet pemerintahan SBY-JK. Sri Mulyani, sejauh ini memang dikenal “lebih dekat” ke Arifin ketimbang misalnya ke Ical. Beberapa keputusan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, antara lain untuk kasus saham PT Bumi Resources Tbk. awal November 2008, lalu dituding oleh kelompok Ical, sebagai bagian dari manuver Arifin. Sebuah tudingan yang niscaya dianggap lelucon oleh Arifin dan juga Sri Mulyani.

Kini, hubungan dua keluarga pengusaha superkaya itu tampak seperti tak bisa direkatkan, setelah Arifin dkk. membiayai penyelenggaraan Liga Primer. Hak siar kompetisi ini, dikabarkan dikantongi oleh stasiun televisi Indosiar [Grup Salim], sementara hak siar Liga Super [tentu saja] dipegang stasiun ANTV [Grup Bakrie].

Tentu saja Liga Super bukan sekadar sebuah kompetisi sepakbola yang dimasudkan untuk “menantang” Liga Super yang digelar oleh PSSI. Tak pula ditujukan untuk misalnya, memberikan kebebasan kepada pemain sepakbola memilih arena bertanding yang mereka sukai, seperti wartawan yang bebas memilih induk organisasi profesi.

Liga Primer seharusnya juga dibaca sebagai mesiu politik yang lain dari Arifin yang diarahkan kepada Ical. Tidakkah Nirwan Bakrie adalah Wakil Ketua Umum PSSI?

Keluarga Bakrie katanya, penggila olahraga. Ical dikenal sebagai jago tenis, dan Nirwan walaupun tidak bisa bermain sepakbola, dikenal sebagai penggila olahraga paling popular di dunia itu. Keluarga Bakrie [tentu saja melalui kelompok bisnisnya] bahkan dilaporkan telah mengakuisisi 20 persen saham klub sepakbola Leicester Inggris. Keluarga itu, disebut-sebut telah memberikan hadiah Rp 3 miliar kepada pemain Timnas. Konon pula, sejumlah pemain sepakbola PSSI telah disekolahkan ke Uruguay dengan dukungan dana sepenunya dari Keluarga Bakrie.

Bagaimana dengan Nurdin? Ketua Umum PSSI itu suatu hari pernah berkata: "Keberhasilan Timnas [di ajang AFF] adalah berkat pengorbanan besar keluarga Bakrie, terutama Nirwan."

Benar, Nurdin memang orang dekat Keluarga Bakrie. Selain sebagai Ketua Umum PSSI, dia dikenal pula sebagai politisi Partai Golkar dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia alias Dekopin. Tahun 2009, dia terpilih sebagai ketua Dekopin menyusul rekonsiliasi faksi-faksi di organisasi koperasi itu yang difasilitasi oleh Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan [Partai Demokrat].

Dia pula pernah menjadi narapidana dalam kasus korupsi. Nama Nurdin juga disebut-sebut oleh Hamka Yamdu [salah satu terpidana dalam kasus suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior BI] ikut menerima cek perjalanan sebanyak 10 lembar dengan nilai total Rp 500 juta. Hamka mengungkapkan keterlibatan Nurdin, ketika dia memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 27 April lalu.

Tiga serangkai orang Bakrie

Nurdin, Nirwan dan Andi Darussalam Tabusalla adalah Tiga Serangkai yang tidak terpisahkan di PSSI: Nurdin ketua, Nirwan wakil, dan Andi Direktur Badan Liga Indonesia. Orang penting lainnya di PSSI adalah Berhard Limbong [Ketua Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopad] dan Ibnu Munzir [Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPR].

September tahun lalu, Andi pernah menantang Arifin Panigoro. Kata Andi, kalau Arifin membuktikan janji menyuntikkan dana Rp 540 miliar kepada 18 klub peserta Liga Super Indonesia, dia akan menyerahkan jabatannya sebagai direktur penyelenggaran liga di Indonesia kepada Arifin. “Tolong sampaikan kepada Pak Arifin, silakan kucurkan uang itu ke Escrow Account masing-masing klub, maka pengelolaan BLI akan kami serahkan kepada beliau. Tak perlu repot-repot membuat kompetisi tandingan,” begitulah kata Andi.

Sekarang, marilah tengok Liga Primer yang akan dimulai 8 Januari mendatang. Penyelanggara liga ini dikabarkan juga telah mendekati PT Djarum, produsen rokok yang dikendalikan oleh Keluarga Hartono [pemilik BCA]. Djarum sejauh ini dikenal sebagai penyokong utama Liga Super [PSSI] dan disebut-sebut telah menghabiskan sekitar US $ 5 juta per tahun untuk kompetesi Liga Super.

Sudah ada 19 klub yang akan berlaga di liga tersebut. Yaitu Aceh United, Bali De Vata, Bandung FC, Batavia Union, Bogor Raya, Cendrawasih Papua, Jakarta 1928, Kabau Padang, Ksatria XI Solo, PSM Makassar, Manado United, Medan Chiefs, Medan Bintang, Persebaya, Persema, Persibo [Bojonegoro], Real Mataram, Semarang United dan Tangerang Wolves.

Pemilik klub [politik] sepakbola

Persema, klub tempat Irfan Bachdim bermain, sebelumnya dimiliki oleh PT Bentoel Investama. Klub ini sempat diambilalih oleh Peter Sondakh dan kini dikendalikan oleh Walikota Malang, Peni Suparto [politisi PDI-P].

Lalu Persibo Bojonegoro diketuai oleh Suyoto, Bupati Bojonegoro, yang juga ketua Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Semarang United dikendalikan oleh Kukrit Suryo Wicaksono, CEO Grup Suara Merdeka, kelompok media terbesar di Jawa Tengah. Lalu PSM Makassar dikuasai oleh Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan.

Adapun Arifin, tahun lalu telah mengakuisisi PT Pengelola Persebaya Indonesia, pemilik klub sepakbola Persebaya Surabaya, Jawa Timur tahun lalu. Konon, PT Pengelola Persebaya berniat menyediakan Rp75 miliar untuk Persebaya.

Jadi ke mana sebetulnya olahraga sepakbola Indonesia akan dibawa oleh [untuk sementara] Keluarga Bakrie dan Keluarga Arifin? Mengapa misalnya, mereka tidak memilih arena lain untuk saling menembakkan senjata kepentingan politik mereka ketimbang merusak semangat dan antusiasme sebagian besar dari orang Indonesia yang mencintai dan mendukung Timnas?

Benar, olahraga sepakbola di dunia adakalanya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Tapi yang dipertontonkan oleh Keluarga Arifin dan Keluarga Bakrie dalam olahraga sepakbola Indonesia belakangan ini, sungguh sudah tidak menarik karena yang terbaca kemudian adalah mereka hanya meneruskan perseteruan pribadi menjadi perseteruan publik.

Nafsu dan kepentingan politik mereka, apa boleh harus disebut menjijikkan. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa membesarkan olahraga sepakbola bersama-sama. Tanpa kepentingan apapun hingga mimpi sebagian besar dari kita untuk menempatkan Timnas di Piala Dunia menjadi kenyataan.

Tulisan ini dimuat di beritasatu.com http://www.beritasatu.com/articles/read/2011/1/2223/politik-sepakbola-arifin-dan-bakr

Polemik Baru Politik Diawal Tahun 2011

Para elite politik menghindari sebutan bahwa 2011 ini adalah tahun politik. Malah, ada yang menyebut sebagai tahun kerja. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud sebagai tahun kerja itu. Kalau politisi kerja, ya, berarti kerja politik. Disembunyikan kemana pun, pastilah 2011 ini adalah tahun politik.

Mau bukti?

Pertama, agenda legislasi DPR RI. Baru satu undang-undang tentang partai politik selesai tahun lalu. Sisanya, sebanyak empat UU lagi (UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Susunan Kedudukan) mau diselesaikan tahun ini. Belum lagi UU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemerintahan Desa, dan lain sebagainya. Setiap pembahasan UU adalah politik.

Kedua, pemunculan nama-nama tokoh yang layak menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan ketiadaan kandidat incumbent, jauh lebih baik apabila kandidat-kandidat lain bermunculan sejak sekarang. Jangan sampai kita memilih karena ketiba-tibaan, akibat proses rekayasa politik yang canggih atau menerapkan politik belas kasihan. Semakin diketahui seorang kandidat, semakin muncul rasionalitas politik di kalangan pemilih.

Ketiga, peluang terjadinya reshuffle kabinet. Permainan politik akan tetap hadir, baik reshuffle dilakukan atau tidak. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas penilaian menteri di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menggeser nama-nama yang berasal dari partai politik jelas akan membawa kepada politisasi. Tidak menggeser juga begitu.

Ketiga contoh itu saja sudah menunjukkan bahwa 2011 adalah tahun politik. Politisi selayaknya mengakui atau minimal menunjukkan agenda-agenda yang wajib dipenuhi partai politik. Dengan terus menghindar menyebut bahwa 2011 bukan tahun politik, sudah merupakan sikap yang kontra-produktif.

Agenda legislasi sebetulnya membutuhkan pemikiran yang serius. Hanya saja, jarang kita mencoba untuk mendalami.

Dampak pemberlakuan parliamentary threshold (PT) sebesar lima persen, misalnya, apakah betul-betul menghancurkan basis-basis politik tradisional? Semakin besar pemberlakuan PT, semakin memberi kesempatan kepada pemilih tradisional untuk bersentuhan dengan pemilih nontradisional. Spektrum yang luas ini menyulitkan diferensiasi.

PT sebesar 2,5 persen sudah menunjukkan betapa partai-partai dengan basis tradisional kuat—dalam arti ideologi politik—kesulitan untuk menjadi partai nasional. Hanya mendasarkan diri kepada tokoh-tokoh di masa lalu tidaklah cukup. Apalagi kalau membangun politik berdasarkan garis biologis, alias anak dari seorang bapak atau ibu yang menjadi pahlawan. Kepentingan publik sama sekali tak terkait dengan aspek ideologi yang terbatas itu, apalagi aspek biologis.

Memang, di sejumlah daerah para pemilih bisa membelah diri. Dualisme politik terjadi di Aceh, misalnya, ketika parlemen lokal dikuasai satu partai politik saja. Sementara, dalam waktu bersamaan, akibat partai lokal tak memiliki kursi di DPR, para pemilih menyalurkan ke partai nasional lain. Dari sini kita layak sadari betapa satu pemilih memiliki lebih dari satu wakil.

Jadi, agak mengherankan ketika para penolak PT sebesar lima persen menyebut bahwa banyak suara tak terwakili di DPR RI alias hangus. Bagaimana bisa? Setiap pemilih minimal memiliki tiga wakil: DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi (untuk DKI Jakarta). Di luar DKI, lebih dari tiga. Belum lagi ditambah dengan pilpres dan pilkada (baik provinsi, kabupaten atau kota), maka pemilih mempunyai lebih dari satu wakil.

Suara yang benar-benar hangus adalah yang tak menggunakan haknya untuk memilih atau yang salah memilih. Dan pemilih bebas-bebas saja hanya menggunakan satu saja dari minimal tiga kertas suara dalam pemilu.

Meningkatkan angka PT sebesar lima persen adalah upaya membebaskan primordialisme sempit masuk ke ranah parlemen.

Selain itu, tentu untuk menghindari politisi absensi semata, mengingat tercatat di banyak lembaga internal parlemen, namun tak punya waktu dan tenaga. Yang juga layak diperhatikan adalah presidential threshold. Dalam pilpres 2009, angkanya mencapai 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara pemilih dalam pemilu legislatif sebelumnya. Angka itu terlalu besar. Selayaknya berapa pun suara parliamentary threshold, maka itulah suara presidensial threshold.

Dua pilpres sudah menunjukkan betapa pemerintahan bisa bekerja baik atau buruk, sebagai hasil dari pemilihan langsung. Hasil pertama pilpres 2004 menunjukkan bahwa dukungan politik kecil di pilpres dan parlemen tidak berpengaruh luas atas kebijakan-kebijakan presiden.

Justru sandera politik lebih terasa pasca pilpres 2009, ketika mayoritas kekuatan politik parlemen memiliki kader di kabinet. Indonesia belum punya pengalaman banyak soal ini. Membandingkan presiden pilihan MPR dengan pilihan rakyat jelas serba sulit. MPR menjadi lembaga yang berwibawa di masa lalu, paling tidak dengan kemampuan memberhentikan Abdurrahman Wahid di tengah jalan dan mengangkat Megawati sebagai presiden.

Seiring dengan pelaksanaan pilpres, wibawa MPR mulai berpindah ke publik. Masalahnya, publik Indonesia mirip dengan kondisi “oposisi berserak” di masa Orde Baru. Publik belum menemukan cara untuk membentuk organisasi. Padahal, dalam pola demokrasi liberal, individu sebetulnya tidak sepenuhnya bisa mengandalkan individu yang lain. Harus mulai ada kelompokkelompok yang berhimpun membentuk organisasi atau sekadar perhimpunan (pemilih, hobi, atau pun profesi).

Merekalah yang nanti menjadi semacam kelompok kepentingan, bukan lagi sekadar kelompok penekan (pressure group). Era kelompok penekan sudah semakin menunjukkan titik akhir. Kalau pun diperlukan, hanya bersifat sesaat untuk kasus-kasus khusus. Dalam praktek yang sebenarnya, kelompok kepentingan (interest group) akan lebih memiliki daya juang yang tinggi, alih-alih hanya kelompok penekan.

Pada 2010, misalnya, muncul gerakan yang mempersoalkan penangkapan pimpinan KPK Bibit-Chandra atau kelompok yang mengeluarkan Petisi untuk Polri menjelang pergantian Kapolri. Dalam kenyataannya, kelompok- kelompok ini hanya mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan sementara saja, tidak bertahan menjadi kelompok kepentingan. Suara protes lebih dominan, alih-alih yang betul-betul ingin mengetahui modus operandi korupsi atau sepak terjang polisi, ditambah dengan regulasinya dan sosok-sosok penting di dalamnya.

Tahun politik 2011 lebih dari sekadar itu. Komunitas politik jelas membutuhkan partner atau mitra di kalangan masyarakat sipil atau kaum profesional. Tidak mesti memiliki kesamaan agenda, namun sebuah alamat “komunitas pemerhati hutan” lebih menarik, alih-alih anggota “satu juta facebookers untuk selamatkan hutan”. Sebuah komunitas nyata akan lebih memiliki kedalaman informasi, alih-alih hanya mencoba menjadi sama dalam komunitas maya.

Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute

Harkat Dan Martabat

Harkat & Martabat
oleh Arnetha Casillas

Aku dengar ada negara merdeka tahun empat lima
Setelah jiwa raganya terbelenggu tiga setengah abad lamanya
Hidupnya redup dalam takut dan derita

Dengan proklamasi negaranya tercipta di mata dunia
Katanya negara itu tak pernah merdeka
Tidak dari Belanda, Jepang bahkan anak bangsa
Kini monyet-monyet berdasi rapi mencuri pisang di gudang
Rebutan tempat duduk main tunjuk menunjuk

Kalau aku di negeri itu pasti sudah malu
Melacurkan diri karena tak mampu beli
Memelihara budak-budak, disewakan dapat pajak
Tapi jadi budak adi kuasa tak jadi mengapa

Kau tau dimana martabat bangsa ini??
Apa kau lupa darah jadi tumbal demi bumi pertiwi?
Tak tahu malu!
Kau.. Kau.. dan juga kau !!