JAKARTA--MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (21/4) sore melaporkan dugaan mark up dalam penyusunan kebutuhan standar biaya pembangunan gedung baru DPR. Menurut Koordinator Pengawasan dan Analisa Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam proses tersebut terjadi potensi mark up sekitar Rp602 miliar.
ICW mencatat potensi pemborosan keuangan negara sebesar Rp602 miliar. Angka itu didapat setelah ICW melakukan penghitungan berdasarkan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Seharusnya, dana yang digunakan untuk membangun gedung baru DPR hanya Rp535,6 miliar.
"Kita mendesak KPK segera mengusut dugaan penyimpangan seperti ini," kata Firdaus saat ditemui di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/4).
Tak hanya itu saja, dalam kesempatan itu ICW juga menyarankan agar DPR lebih baik mendesain ulang gedung baru. Menurut Firdaus, DPR tidak membutuhkan pembangunan gedung baru yang menelan biaya cukup besar. Melainkan yang dibutuhkan hanyalah mendesain ulang gedung yang sudah ada saat ini.
"Dalam landasan apapun, entah itu kekurangan ruang kerja dan lain-lain yang dibutuhkan bukan bangun atau tambah gedung tapi mendesain ulang tata fungsi yang sudah ada," terangnya.
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan maka dengan asumsi setiap ruangan menghabiskan Rp1,5 juta untuk desain ruang, maka total biaya yang dibutuhkan hanya sebesar Rp72 miliar. Dengan demikian akan menjadi pengehematan anggaran hingga sekitar Rp1,06 triliun. (*/OL-8)
Notes:
- Perlu ada pemeriksanaan baik oleh KPK & BPK perihal Biaya Pembangunan Gedung Baru DPR.
- Ada Indikasi Kepentingan dan permainan politik di Gedung senayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar